Untitled Document
Pengunjung
Informasi Pengunjung
54.146.22.61 (IP Anda)
Pengunjung Hari Ini
15
Pengunjung Kemarin
56
Pengunjung Bulan Lalu
1019
Pengunjung Tahun Lalu

Total Pengunjung
2420
Twitter
Facebook
Link

Beranda

Pada era otonomi daerah, prevalensi birokrasi yangkompeten dan profesionalbukan sekadar kebutuhan, tetapi merupakan keharusan.Birokrasi yang kompetendan profesional adalah birokrasi yang memiliki sense of responsibility dan professionally dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan baik darisegi perencanaan, penganggaran maupun pertanggungjawaban yang berbasis pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. 

Di era otonomi daerah, sumber daya keuangan tidak lagi diartikan sebagai “oto money” melainkan “delegation of authority and responsibility”. Karena itu pertimbangan utama untuk memberikan otonomi  yang lebih besar bukannya terletak pada “kemampuan keuangan daerah” akan tetapi kemampuan melaksanakan “kewenangan dan tanggung jawab” serta mengambil keputusan sendiri dibidang keuangan. Dengan demikian, daerah dikatakan lebih otonom bukan dilihat dari besar kecilnya keuangan yang dimiliki oleh daerah (Pendapatan Asli Daerah Sendiri) melainkan dilihat dari seberapa besar suatu daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab”membuat dan mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. 

Semakin besar urusan pemerintahan (kewenangan dan tanggungjawab) yang diberikan kepada daerah, maka daerah tersebut semakin otonom (berdaya).

Meskipun demikian,disadari dan dipahami bahwa tanpa dukungan sumber daya keuangan yang cukup,kebijakan otonomi daerah sulit diimplementasikan, apalagi mampumewujudkan tujuannya. 

Untuk melaksanakan kewenangan dibidang keuangan daerah, Biro Keuangan mengambil dan melaksanakan kebijakan strategis diantaranya :

A.   kebijakan   identifikasi dan validasi objek pendapatan. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menetapkan target perolehan pendapatan

B.     Kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini dilakukan dengan cara intesisifikasi danekstensifikasi objek(sumber) pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

C.      Kebijakan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada azasefisiensi, efektivitas,transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas.

Untitled Document
© Copyright Biro Keuangan Setda Prov Jabar 2016